Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan aturan mengenai tata cara pengajuan tagihan dan pembayaran simpanan pada nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Aturan yang tertuang pada PMK No 132/PMK.05/2007 tersebut ditetapkan guna mengoptimalkan dan memperlancar tagihan nasabah di 5 BPR.

Bank Indonesia (BI) terus mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Terutama di lingkungan bank-bank daerah (BPD). Penyaluran kredit bagi kalangan UMK perlu diatur lagi untuk menghindari persaingan tidak sehat antara BPR dan bank umum. Kalangan BPR di Jatim menyerukan pengaturan itu karena risau dengan perkembangan terakhir ketika sejumlah bank umum mulai menyasar pelaku UMK untuk dipasok kredit dalam skala mikro dan kecil.