Sebagai wujud dari keinginan untuk berperan serta mensukseskan program pembangunan khususnya dalam bidang Pembangunan Ekonomi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah Se Indonesia merasakan perlu adanya suatu wadah untuk mewakili BPR milik Pemda tersebut dalam rangka menampung dan menyalurkan segala aspirasi dan permasalahannya, sehingga tercipta dan terpupuk suasana kerjasama yang baik dilingkungan perbankan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta prinsip Perbankan yang sehat, rasional dan realistis.

Diawali dengan pertemuan BKBSD di Hotel Sri Menganti - Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 1978 dan pertemuan berikutnya yang dikenal dengan Deklararisi "Suharto Whitlam" Dieng Banjarnegara, merupakan cikal bakal terbentuknya Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA) Seluruh Indonesia pada tanggal 25 September 1985, yang memulai MUNAS pertamanya di Hotel Garuda - Yogyakarta tanggal 28 September 1985.

Dalam Perjalanannya PERBAMIDA telah banyak turut berperan serta memberikan Sumbangan pemikiran diantaranya ikut serta membidani lahirnya :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. PP 71 Tahun 1992, tentang BPR

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah BanK Perkreditan Rakyat

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat